Survei Puspoll Indonesia: 20,3 Persen Masyarakat Nekat Mudik Lebaran

JAKARTA – Lembaga Pusat Polling (Puspoll) Indonesia melaporkan sebesar sebagian masyarakat menolak kebijakan pelarangan mudik Lebaran dan beberapa mengaku nekat untuk pulang ke kampung halaman meski dilarang pemerintah.

Dalam survei terkait dengan pandemi Covid-19 dan pelarangan mudik, Puspoll Indonesia mencatat 49,9 persen dari total 1.600 responden tidak setuju dengan kebijakan larangan mudik. Bahkan, sebesar 20,3 persen dari yang tidak setuju, menjawab nekat untuk tetap mudik meski kebijakan pelarangan sudah berlaku.

Baca Juga : Minta Masyarakat Bersabar Soal Larangan Mudik, Doni Monardo: Jangan Anggap Enteng Covid-19!
“Jadi hampir setengah masyarakat itu tidak setuju dengan kebijakan pelarangan mudik lebaran. Kemudian dari yang tidak setuju ada 20,3 persen yang mengatakan, Walaupun dilarang, kami akan tetap mudik.’Ini yang harus diwaspadai oleh pemerintah,” jelas Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja dalam rilis survei, Jumat (7/5/2021).

Sementara, Muslimin menyebut sebanyak 40 persen responden menerima atau patuh terhadap kebijakan pemerintah dalam melarang mudik. Sedangkan 28,1 persen menjawab tidak akan mudik karena memang tidak memiliki kampung halaman.

Muslimin menekankan pemerintah perlu mengantisipasi 20,3 persen masyarakat yang mengatakan akan nekat untuk mudik Lebaran. Dari peta sebaran survei, angka jawaban tidak setuju terhadap larangan mudik berada di Kalimantan, Maluku, Papua,dan Jawa Timur.

Sementara itu, peta sebaran menunjukkan daerah yang paling banyak menjawab paling setuju terhadap kebijakan pemerintah tersebut seperti Bali, NTT, NTB, dan Jawa Barat.

Di sisi usia, Muslimin mengatakan semakin muda usia responden, maka semakin tinggi penolakannya terhadap larangan mudik selama pandemi Covid-19 tahun ini.

“Kalau kita lihat yang tidak setuju itu rata-rata umur 17-30 tahun. Artinya ini angka usia muda di mana penolakan atau ketidaksetujuan lebih tinggi dibandingkan dengan usia tua katakanlah 41 ke atas. Itu rata-rata mereka jauh lebih setuju [larangan mudik Lebaran],” ujar Muslimin.

Adapun, survei tersebut dilakukan terhadap 1.600 responden dengan margin error 2,45 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Secara metodologi, Puspoll mengambil sampel di seluruh provinsi secara proporsional. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk dalam satu provinsi, maka respondennya semakin banyak. Sumber Bisnis.Com

Survei Puspoll Indonesia: 49,9% Warga Tak Setuju Kebijakan Pelarangan Mudik Idul Fitri

Puspoll Indonesia Research and Consulting merilis hasil survei terkait pandangan masyarakat Indonesia terhadap kebijakan larangan untuk mudik Idul Fitri 2021.

Ketika ditanya setuju atau tidak setuju terkait dengan pelarangan mudik pada liburan Idul fitri tahun ini, mayoritas responden menjawab tidak setuju.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja mengatakan 49,9 persen responden mengaku tak setuju, sementara responden yang setuju sebanyak 42,1 persen, serta sisanya tidak tahu/tidak menjawab sebanyak 8,0 persen.

“Jadi setengah responden (49,9%) ternyata tidak setuju dengan kebijakan pelarangan mudik lebaran,” ujar Muslimin, dalam rilis survei bertajuk ‘Pandemi, Mudik, dan Distribusi Ekonomi’, Jumat (7/5/2021).

Jika dilihat berdasarkan wilayah asal responden yang tidak setuju larangan mudik, Muslimin menjelaskan posisi tiga besar didominasi responden yang berasal dari Kalimantan, Jawa Timur, dan Sulawesi.

Sementara dilihat dari sisi usia, Muslimin menemukan fakta bahwa semakin muda usia responden maka akan semakin tidak setuju dengan kebijakan larangan mudik.

Selain itu, survei menunjukkan 20,3 persen responden menegaskan tetap akan mudik meski ada larangan dari pemerintah.

“Sebanyak 20,3% responden menjawab tetap akan mudik walaupun ada larangan dari pemerintah. Yang tidak mudik sebanyak 40,0% responden dan yang tidak mudik karena tidak memiliki kampung halaman sebagai tujuan tercatat sebanyak 28,1%,” jelasnya.

Adapun survei ini dilakukan dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.

Jumlah sampel sendiri sebanyak 1.600 responden, margin of error +/- 2,45% pada tingkat kepercayaan 95%. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Kemudian proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 21 – 30 April 2021 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). Sumber Tribunnews

Survei Puspoll: 49% Masyarakat Tak Setuju Kebijakan Larangan Mudik Lebaran

Pusat Polling (Puspoll) Indonesia merilis hasil survei tentang “Pandemi, Mudik, dan Distribusi Ekonomi”, Jumat, (7/5/2021). Salah satu hasil survei tersebut menunjukkan hampir 50 persen masyarakat tidak setuju kebijakan larangan mudik lebaran yang ditetapkan pemerintah.

“Setengah responden 49,9 persen yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran. Yang setuju larangan mudik 42,1 persen. Yang menjawab tidak tahun 8,0 persen,” papar Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja.

Muslimin mengatakan, sebagian masyarakat tetap akan mudik lebaran kendati sudah dilarang oleh pemerintah. Presentasenya, lanjut Muslimin, sebanyak 20,3 persen tetap akan mudik walaupun ada larangan.

“Sementara yang tidak mudik 40,0 persen, 28 persen tidak mudik karena tak punya kampung halaman sebagai tujuan mudik, dan 11,7 responden menjawab tidak tahu,” katanya

Ternyata dari segi usia yang cenderung paling tidak setuju kebijakan pelarangan mudik lebaran, menurut Muslimin, adalah masyarakat yang berusia 17 sampai 40 tahaun.

“Presentasinya 49,9 tidak setuju dan 42,1 persen setuju pelarangan mudik. Sementara yang menjawab tidak tahu 8,0 persen,” katanya.

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 1600 responden. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Dalam survei ini, margin of error +/- 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Proses pengumpulan data dilaksanakan mulai 21-30 April 2021 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. Sumber  Kronologi

Galeri Puspoll di Media

Survei Puspoll Indonesa: 35,6 persen Masyarakat tidak Bersedia Divaksin

Temuan Lembaga Survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak bersedia divaksin, yakni sebesar 35,5 persen. Temuan itu diungkapkan Direktur Eksekutif Puspoll  Indonesia Muslimin Tanja dalam rilis hasil survey bertajuk “Pandemi, Mudik dan Distribusi Ekonomi”, Jumat (7/5/21).

“masih banyak masyarakat yang tidak bersedia  divaksin, sebanyak 35,5 persen. Sedangkan yang bersedia divaksin sebanyak 59,2 persen.” ujar Muslimin Tanja.

Adapun alasan masyarakat tidak bersedia divaksin, menurut Muslimin, beragam.  Yang paling banyak masyarakat takut akan afek samping yang diakibatkan oleh vaksin. Selain itu masyarakat beralasan ragu terhadap efektifitas vaksin dan juga aragu akan kehalalan vaksin.

“presentasinya, sebanyak 56,8 persen masyarakat takut akan efek samping dari vaksin. Sebanyak 30,5v persen ragu akan efektifitas vaksin. Sedangkan  sebanyak 8,8 persen ragu akan kehalalan vaksin” ujarnya.

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 1600 responden. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Dalam survei ini, margin of error +/- 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Proses pengumpulan data dilaksanakan mulai 21-30 April 2021 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. [Amn]

Survei Puspoll: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Saat Ini di Bawah 50 Persen

Puspoll Indonesia Research and Consulting merilis hasil survei preferensi politik masyarakat jelang Pilkada Provinsi Jambi 2020, khususnya untuk Pilgub Jambi, Kamis (3/12/2020).

Selain menyurvei elektabilitas tiga pasangan calon yang bertarung di Pilgub Jambi, Puspoll juga menyurvei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Hasilnya, diketahui masyarakat yang sangat puas dengan pemerintahan saat ini hanya 3,5 persen. Kemudian, yang mengatakan cukup puas sebesar 46,4 persen.

Sementara yang menyatakan kurang puas sebesar 34,8 persen. Lalu, yang menyatakan tidak puas sama sekali sebesar 5,4 persen. Lalu, yang tidak menjawab ssbesar 9,9 persen.

“Jadi berdasarkan hasil survei kita, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini di bawah 50 persen. Jika kita jumlahkan yang merasa sangat puas dan cukup puas hanya 49,9 persen. Kondisi ini untuk petahana kurang bagus,” kata Direktur eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin, saat merilis hasil survei, kemarin.

Mantan direktur riset Charta Politica ini mengatakan, evaluasi kinerja pemerintah saat ini, harusnya bagi petahana ada di atas angka lebih dari 50 persen.

“Ini berada pada tingkat rendah karena petahana kepuasan publik di bawah 50 persen, sehingga secara elektabilitas juga pasti rendah karena masyarakat tak puas,” katanya lagi.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil survei Puspoll, elektabilitas pasangan Cek Endra-Ratu Munawaroh (CE-Ratu) unggul dengan persentase 42,2 persen.

Kemudian, di urutan kedua hasil survei pasangan Al Haris-Abdullah Sani (Haris-Sani) dengan persentase 26,4 persen.

Lalu di urutan ketiga pasangan Fachrori Umar-Syafril Nursal (FU-SN) dengan persentase 23,3 persen. Sementara yang tak menjawab atau rahasia sebesar 8,1 persen.

Survei dilakukan selama 5 hari pada 20-25 November melalui wawancara tatap muka dengan kuisoner terstruktur terhadap 1.200 responden yang merupakan masyarakat dewasa terdaftar dalam DPT.

Pengambilan sampel diambil berdasarkan jumlah penduduk. Sebesar 16,7 persen di Kota Jambi dan terendah Sungai penuh hanya 2,5 persen. (IMC01) Sumber  https://www.imcnews.id/

Hasil Quick Count Sementara Puspoll Indonesia, Fachrori-Syafril Hanya Unggul di Tiga Daerah ini

JAMBI- Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi mulai memasuki tahapan penghitungan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (9/12).

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count oleh Puspoll Indonesia update pukul 16.20 WIB dengan jumlah suara masuk 88 Persen, pasangan CE-Ratu unggul tipis 37,63 Persen.

Disusul pasangan Haris-Sani memperoleh 37,58 Persen sementara pasangan Fachrori-Syafril hanya 24, 67 Persen.

Secara rinci, pasangan Fachrori-Syafril hanya unggul di 3 wilayah yakni di Kabupaten Bungo 46,45 Persen, Kabupaten Kerinci 48,36 Persen dan Kota Sungai Penuh 66,8 Persen. (wan) Sumber https://jambiekspres.co.id/