Survei Puspoll: 68,1 Persen Responden Anggap Buat E-KTP di Dukcapil Mudah”

/in /by

JAKARTA, KOMPAS.com – Tak kurang dari 68,1 persen responden yang disurvei Puspoll Indonesia, menilai, pembuatan atau pembaharuan e-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) terbilang mudah. Hal itu diketahui berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 1.600 responden di seluruh Indonesia pada 16-23 Agustus 2021.

“Ada 11,8 persen yang mengatakan sangat mudah, kemudian 68,1 persen mengatakan mudah,” kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja dalam acara Pemaparan Hasil Survei Pelayanan Kependudukan di Daerah, Kamis (7/10/2021).

Sementara itu, 12,8 persen responden menyatakan pembuatan dan pembaharuan e-KTP susah dan 1,6 persen mengatakan sangat susah. Sedangkan 5,7 persen masyarakat atau responden tidak bisa atau tidak menjawab pertanyaan dari surveyor.

“Jadi kalau kita lihat dari keseluruhan adalah ini kita simpulkan sebenarnya masyarakat dalam penilaiannya menilai bahwa saat ini cukup mudah ya,” ujarnya.

“Atau mudah sangat mudah sampai 80 persen yang mengatakan sangat mudah dan mudah,” ucap dia.

Survei ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Metode penarikan sampel multistage random sampling dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Tingkat kesalahan pada survei atau margin of error sebesar 2,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Puspoll adalah lembaga survei yang didirikan oleh pengamat politik Muslimin Tanja yang pernah menjadi Direktur Riset Lembaga Survei Charta Politika selama kurang lebih 10 tahun.

Puspoll adalah lembaga survei yang menyediakan jasa survei bagi semua pihak seperti pemerintah, pemerintah daerah tingkat I (gubernur), pemerintah daerah tingkat II (bupati/walikota). Kemudian Partai Politik, calon-calon eksekutif (Pilpres, Pilgub dan Pilbup) dan legislatif (DPRD dan DPR RI) hingga perusahaan-perusahaan swasta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Survei Puspoll: 68,1 Persen Responden Anggap Buat E-KTP di Dukcapil Mudah”

Survei Puspoll Indonesia: Elektabilitas PDI-P 22,3 Persen, Gerindra 13,4 persen

/in /by

JAKARTA, KOMPAS.com – Survei Puspoll Indonesia menunjukkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) meraih elektabilitas sebesar 22,3 persen. Kemudian Partai Gerindra di posisi kedua dengan 13,4 persen.

Selain itu, PKB 9,2 persen, Golkar 8,4 persen, PKS 7,4 persen, Demokrat 5,3 persen, Nasdem 4,3 persen, PPP 2,8 persen, dan PAN 1,8 persen. Selain itu, PDI-P juga dipilih oleh 19,2 persen responden sebagai partai yang dianggap paling peduli rakyat.

“Hasilnya memang tidak jauh berbeda dengan elektabilitas,” Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja, saat merilis hasil survei, Minggu (23/5/2021).

Selain itu, Muslimin menuturkan, PDI-P mendapatkan suara tertinggi sebagai partai paling bersih, yakni 15,7 persen. Dalam kategori tersebut, Gerindra berada di posisi kedua dengan 10 persen, PKS 7,8 persen, PKB 7,6 persen, Golkar 6,4 persen, Demokrat 4,6 persen, dan Nasdem 3,8 persen. Dalam kategori partai yang paling mewakili generasi muda, PDI-P dipilih oleh 17,1 persen responden, Gerindra 9,9 persen, PKB 7,0 persen, Golkar 6,6 persen, PKS 6,4 persen, Demokrat 6,1 persen dan Nasdem 4,5 persen.

Adapun kategori partai yang paling berpihak terhadap Islam, PKB mendapatkan suara tertinggi yakni 17,6 persen.  Selanjutnya disusul oleh PKS 15,8 persen, Gerindra 8,9 persen, PPP 7,4 persen, PDI-P 6,4 persen, Golkar 3,7 persen, dan Demokrat 2,4 persen.

Adapun pengumpulan data survei Puspoll Indonesia dilakukan pada 20 hingga 29 April 2021 melalui wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner terstruktur di 34 provinsi. Sampel survei dipilih secara acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat dengan jumlah sampel sebanyak 1.600 responden dan margin of error 2,45 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(Kompas.com)

Survei: 49,9 Persen Responden Tidak Setuju Mudik Dilarang

/in /by

VIVA – Lembaga survei Puspoll Indonesia menggelar survei nasional pada April 2021. Salah satu yang mereka sorot adalah soal tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pelarangan mudik dari pemerintah.

Hasilnya adalah sebanyak 49,9 persen responden menyatakan tidak setuju. Kemudian 42,1 persen setuju, dan tidak tahu atau tidak menjawab 8 persen.

“Setengah responden (49,9 persen) yang tidak setuju dengan kebijakan pelarangan mudik lebaran,” kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja, dalam rilis hasil survei bertajuk “Pandemi, Mudik dan Distribusi Ekonomi”, Jumat, 7 Mei 2021.

Meskipun demikian, tetap ada yang memilih untuk tidak mudik yaitu sebanyak 40 persen. Lalu tidak mudik dengan alasan tidak mempunyai kampung halaman sebagai tujuan sebanyak 28,1 persen. Sedangkan yang tidak tahu atau tidak menjawab 11,7 persen.

“Sebanyak 20,3 persen responden menjawab tetap akan mudik walaupun ada larangan dari pemerintah,” kata Muslimin lagi.

Selain soal mudik, survei juga menyoroti mengenai tingkat kepuasan responden terhadap pemerintah pusat, ekonomi, penanganan pandemi COVID-19, dan program vaksinasi.

Hasilnya, sebanyak 71,4 persen responden menyatakan puas terhadap pemerintahan Jokowi-Amin. Kemudian, mayoritas masyarakat, 65,3 persen, optimis bahwa akan ada perbaikan ekonomi dalam satu tahun yang akan datang.

Lalu sebanyak 66,5 persen responden mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin dalam penanganan masalah pandemic corona, sementara 30,6 persen yang mengatakan tidak puas.

Selanjutnya, mayoritas masyarakat, 55,2 persen, percaya bahwa vaksin dapat mencegah tertular dari virus corona. Namun, masih ada 29,3 persen responden yang menjawab bahwa tidak percaya vaksin mampu mencegah orang tertular dari virus corona.

Lalu mayoritas masyarakat bersedia divaksin secara gratis. Namun, masih ada sekitar 35,6 persen yang tidak bersedia untuk divaksin.

Dalam survei ini, sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.

Jumlah sampel sebanyak 1.600 responden, margin of error +/-2,45 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Usia minimum responden adalah 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Proses pengumpulan data dilaksanakan dari tanggal 21-30 April 2021 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). Sumber  Viva

Survei: 20,3 Persen Masyarakat Nekat Mudik

/in /by

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hasil survei Lembaga Pusat Polling (Puspoll) Indonesia mendapati bahwa masih ada sebagian masyarakat yang nekat mudik lebaran. Hal itu tetap mereka lakukan meskipun sudah ada larangan mudik lebaran dari pemerintah menyusul pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini.

“Sebanyak 20,3 persen tetap akan mudik walaupun ada larangan,” kata Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja dalam rilis survei, Jumat (7/5).

Survei tersebut dilakukan terhadap 1.600 responden dengan margin error 2,45 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Secara metodologi, Puspoll mengambil sampel di seluruh provinsi secara proporsional. Artinya, semakin banyak penduduk dalam satu provinsi maka respondennya semakin banyak.

Survei menangkap 40 persen publik tidak akan pulang kampung pada tahun ini. Sedangkan 28,1 persen responden tidak akan mudik karena tak memiliki kampung halaman dan 11,7 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei juga mendapati bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan adanya aturan pelarangan mudik. Sebesar 49,9 persen masyarakat tidak setuju dengan aturan pelarangan mudik tersebut. Sedangkan 42,1 persen publik mendukung kebijakan pelarangan mudik yang dilakukan pemerintah.

Muslimin mengatakan bahwa sari peta sebaran survei, angka jawaban tidak setuju terhadap larangan mudik berada di Kalimantan, Maluku, Papua dan Jawa Timur. Sementara itu, daerah yang paling banyak menjawab paling setuju terhadap kebijakan pemerintah tersebut seperti Bali, NTT, NTB dan Jawa Barat

Dia melanjutkan, sedangkan dari sisi usia menunjukan semakin muda umur responden maka semakin tinggi penolakannya terhadap larangan mudik. Dia mengatakan, usia tua sekitar 41 ke atas rata-rata mereka jauh lebih setuju pelarangan mudik lebaran.

“Dari sisi usia, menunjukkan semakin muda usia responden semakin tidak setuju dengan kebijakan larangan mudik,” katanya. Sumber Republika

Survei Puspoll Indonesa: 35,6 persen Masyarakat tidak Bersedia Divaksin

/in /by

Temuan Lembaga Survei Pusat Polling (Puspoll) Indonesia mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak bersedia divaksin, yakni sebesar 35,5 persen. Temuan itu diungkapkan Direktur Eksekutif Puspoll  Indonesia Muslimin Tanja dalam rilis hasil survey bertajuk “Pandemi, Mudik dan Distribusi Ekonomi”, Jumat (7/5/21).

“masih banyak masyarakat yang tidak bersedia  divaksin, sebanyak 35,5 persen. Sedangkan yang bersedia divaksin sebanyak 59,2 persen.” ujar Muslimin Tanja.

Adapun alasan masyarakat tidak bersedia divaksin, menurut Muslimin, beragam.  Yang paling banyak masyarakat takut akan afek samping yang diakibatkan oleh vaksin. Selain itu masyarakat beralasan ragu terhadap efektifitas vaksin dan juga aragu akan kehalalan vaksin.

“presentasinya, sebanyak 56,8 persen masyarakat takut akan efek samping dari vaksin. Sebanyak 30,5v persen ragu akan efektifitas vaksin. Sedangkan  sebanyak 8,8 persen ragu akan kehalalan vaksin” ujarnya.

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 1600 responden. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak (probability sampling) dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling), dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Dalam survei ini, margin of error +/- 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Proses pengumpulan data dilaksanakan mulai 21-30 April 2021 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview). Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. [Amn] Sumber Mediumnews.Co

Survei Puspoll: 66,5% Masyarakat Puas Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

/in /by

JAKARTA – Lembaga survei Puspoll Indonesia merilis hasil survei mengenai penanganan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin Tanja menyampaikan, pihaknya mencoba mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Hasilnya, kata dia, sebanyak 10,8% responden mengaku sangat puas dan 55,7% mengaku cukup puas.

Sementara, sebanyak 26,7% respoden mengaku kurang puas. Sebanyak 3,9 lainnya mengaku tidak puas sama sekali dengan penanganan pandemi.

“Sebanyak 66,5% responden mengatakan puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Amin dalam penanganan masalah pandemi corona. Sementara, 30,6% yang mengatakan tidak puas,” kata Muslimin dalam data survei yang diterima, Jumat (7/5/2021).

Survei Puspoll ini juga merincikan tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan sebaran wilayah. Masyarakat yang menyatakan puas terhadap penanganan Covid-19 ada di daerah DIY dan Jawa Tengah

“Sebanyak 77,2 responden yang menjawab sangat puas dan cukup puas terhadap penanganan Covid. Sementara wilayah terendah penilaian kepuasan penanganan covid adalah Maluku dan Papua (41,7%),” ujar dia.

Pengumpulan data survei ini dilakukan pada 21-30 April 2021, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur. Jumlah sampel 1.600 responden

Adapun sampel yang ditentukan dengan acak bertingkat (multistage random sampling). Dengan margin of error +/- 2,5% dan tingkat kepercayaan 95%. (erh) Sumber Okezone

 

Survei Puspoll: Mayoritas Responden Tidak Setuju Kebijakan Larangan Mudik Lebaran

/in /by

Pusat Polling (Puspoll) Indonesia merilis hasil survei tentang Pandemi, Mudik, dan Distribusi Ekonomi, Jumat (7/5/2021). Salah satu hasil survei menunjukkan hampir 50% masyarakat tidak setuju kebijakan larangan mudik Lebaran yang ditetapkan pemerintah.

“Setengah responden 49,9 persen yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah yang melarang mudik lebaran. Yang setuju larangan mudik 42,1 persen. Yang menjawab tidak tahun 8,0 persen,” tutur Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Muslimin Tanja dalam keterangannya, Jumat (7/5/2021).

Muslimin menjelaskan, sebagian masyarakat tetap akan mudik Lebaran meski sudah dilarang oleh pemerintah. Presentasenya, sambung Muslimin, sebanyak 20,3% n tetap akan mudik kendati ada larangan.

“Sementara yang tidak mudik 40,0 persen, 28 persen tidak mudik karena tak punya kampung halaman sebagai tujuan mudik, dan 11,7 responden menjawab tidak tahu,” tuturnya.

Sementara itu dari segi usia yang cenderung paling tidak setuju kebijakan pelarangan mudik Lebaran, kata dia, masyarakat berusia 17 sampai 40 tahun. Presentasinya 49,9% tidak setuju dan 42,1% setuju pelarangan mudik. Sementara yang menjawab tidak tahu 8,0 persen,” ujarnya

Survei menggunakan sampel sebanyak 1.600 responden. Sampel dipilih sepenuhnya secara acak atau probability sampling dengan menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) dengan memperhatikan urban/rural dan proporsional antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi. Dalam survei ini, margin of error +/- 2,5% pada tingkat kepercayaan 95%.

Pengumpulan data dilaksanakan mulai 21-30 April 2021 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner terstruktur (structured interview).

Quality control dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih secara random sebesar 20% dari total sampel. Dalam quality control tidak ditemukan adanya kesalahan berarti. Sumber  Sindonews

Survei Puspoll: Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemerintahan Saat Ini di Bawah 50 Persen

/in /by

Puspoll Indonesia Research and Consulting merilis hasil survei preferensi politik masyarakat jelang Pilkada Provinsi Jambi 2020, khususnya untuk Pilgub Jambi, Kamis (3/12/2020).

Selain menyurvei elektabilitas tiga pasangan calon yang bertarung di Pilgub Jambi, Puspoll juga menyurvei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini.

Hasilnya, diketahui masyarakat yang sangat puas dengan pemerintahan saat ini hanya 3,5 persen. Kemudian, yang mengatakan cukup puas sebesar 46,4 persen.

Sementara yang menyatakan kurang puas sebesar 34,8 persen. Lalu, yang menyatakan tidak puas sama sekali sebesar 5,4 persen. Lalu, yang tidak menjawab ssbesar 9,9 persen.

“Jadi berdasarkan hasil survei kita, kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini di bawah 50 persen. Jika kita jumlahkan yang merasa sangat puas dan cukup puas hanya 49,9 persen. Kondisi ini untuk petahana kurang bagus,” kata Direktur eksekutif Puspoll Indonesia, Muslimin, saat merilis hasil survei, kemarin.

Mantan direktur riset Charta Politica ini mengatakan, evaluasi kinerja pemerintah saat ini, harusnya bagi petahana ada di atas angka lebih dari 50 persen.

“Ini berada pada tingkat rendah karena petahana kepuasan publik di bawah 50 persen, sehingga secara elektabilitas juga pasti rendah karena masyarakat tak puas,” katanya lagi.

Diberitakan sebelumnya, berdasarkan hasil survei Puspoll, elektabilitas pasangan Cek Endra-Ratu Munawaroh (CE-Ratu) unggul dengan persentase 42,2 persen.

Kemudian, di urutan kedua hasil survei pasangan Al Haris-Abdullah Sani (Haris-Sani) dengan persentase 26,4 persen.

Lalu di urutan ketiga pasangan Fachrori Umar-Syafril Nursal (FU-SN) dengan persentase 23,3 persen. Sementara yang tak menjawab atau rahasia sebesar 8,1 persen.

Survei dilakukan selama 5 hari pada 20-25 November melalui wawancara tatap muka dengan kuisoner terstruktur terhadap 1.200 responden yang merupakan masyarakat dewasa terdaftar dalam DPT.

Pengambilan sampel diambil berdasarkan jumlah penduduk. Sebesar 16,7 persen di Kota Jambi dan terendah Sungai penuh hanya 2,5 persen. (IMC01) Sumber  https://www.imcnews.id/

Hasil Quick Count Sementara Puspoll Indonesia, Fachrori-Syafril Hanya Unggul di Tiga Daerah ini

/in /by

JAMBI- Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi mulai memasuki tahapan penghitungan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), Rabu (9/12).

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count oleh Puspoll Indonesia update pukul 16.20 WIB dengan jumlah suara masuk 88 Persen, pasangan CE-Ratu unggul tipis 37,63 Persen.

Disusul pasangan Haris-Sani memperoleh 37,58 Persen sementara pasangan Fachrori-Syafril hanya 24, 67 Persen.

Secara rinci, pasangan Fachrori-Syafril hanya unggul di 3 wilayah yakni di Kabupaten Bungo 46,45 Persen, Kabupaten Kerinci 48,36 Persen dan Kota Sungai Penuh 66,8 Persen. (wan) Sumber https://jambiekspres.co.id/